Jakarta - Sampai hari Jumat (13/1/2012) ini, tidak ada yang menyatakan bertanggung jawab atas pembangunan ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 20 miliar. Saling lempar tanggung jawab di internal DPR itu membuktikan bahwa banyak mafia di lembaga perwakilan rakyat itu.
"Saya tidak tahu masing-masing pihak yang berwenang di DPR menyatakan tidak bertanggung jawab atas renovasi ruang Badan Anggaran, ada mafia di sana, mafia yang bertanggung jawab. Harus ditulis dengan jelas tidak ada yang tanggung jawab. Mafia yang tanggung jawab," komentar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommi A Legowo saat dihubungi detikcom, Jumat (13/1/2012).
Menurutnya, bila Banggar 'menuding' bahwa Setjen DPR yang bertanggung jawab dan Setjen DPR menyatakan pembangunan ruang rapat itu adalah permintaan Banggar, maka yang menang adalah mafia.
"Pekerjaan mafia, kalau itu DPR merasa dilecehkan dengan peristiwa ini (pembangunan ruang Banggar) dan Sekjen merasa dipersalahkan. Yang senang mafia, uangnya sudah keluar, untung sudah didapat," tegas Tommi.
Tommi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan kalau kalangan internal DPR tidak bisa menyelesaikan masalah pembangunan ruang rapat Banggar ini. Karena pembangunan ruang Banggar ini adalah fasilitas publik yang menggunakan uang negara.
"Kalau tuduhan ini (ada mafia) ditolak DPR dan Sekjen, maka harus menjelaskan mengapa menolak. Menurut saya, tidak peduli menghabiskan anggaran atau menggunakan anggaran rutin, kalau tidak ada yang bertanggung jawab, maka ada mafia. Mafia selalu susah untuk diungkap, saya kira pimpinan DPR dan Setjen harus menjelaskan ini pada publik dengan jujur," tegas Tommi.
Seperti diketahui, setelah pembangunan ruang rapat Banggar senilai Rp 20 miliar yang terkesan diam-diam terungkap ke publik, tidak ada yang secara tegas mengaku bertanggung jawab atas pembangunan ini.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang juga Ketua DPR Marzuki Alie -- yang tak tahu soal anggaran itu -- selalu menegaskan bahwa renovasi gedung DPR merupakan kewenangan Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Namun Nining menegaskan bahwa semua kebijakan Sekjen sudah dikomunikasikan dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
"Seluruh kebijakan sudah dibicarakan dengan BURT. Kita hanya melaksanakan kebijakan yang sudah diputuskan BURT," ujar Nining Indra Saleh kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Anggota BURT DPR dari Partai Hanura, Saleh Husein, menilai proyek ruang Banggar Rp 20 miliar adalah proyek ajaib. Rupanya perencanaan proyek ini tidak diketahui semua anggota BURT.
"Ya justru itu kan gila. Kita nggak tahu tiba-tiba sudah dibangun. Saya sama sekali nggak tahu, ini proyek ajaib!" protes Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
Pihak Setjen DPR mengatakan pembangunan ruang rapat Banggar atas permintaan Banggar DPR sendiri. Namun Banggar DPR malah menyatakan tidak tahu menahu mengenai pembangunan ruang Banggar. Seperti dilontarkan salah satu anggota Banggar DPR, Bambang Soesatyo.
"Saya di Banggar, rata-rata anggota Banggar tidak tahu menahu soal pembangunan atau pemindahan ruang Banggar dari yang lama ke yang baru karena itu semua diurus oleh Biro Kesekjenan," ujar anggota Banggar dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2012).
Ruang Banggar Rp 20 miliar yang sekarang sudah jadi itu hanya seluas 10x10 meter, dilengkapi 200-an kursi ergonomis dan karpet impor serta berperedam suara.
Berikut ini rincian biaya renovasi ruang rapat Banggar DPR berdasarkan data yang dirilis Setjen DPR, Rabu (11/1/2012):
1. Tender untuk konsultan perencana terbit Tanggal 12 September 2011 dengan pemenang tender adalah PT Gubah Laras dengan nilai kontrak Rp 565.500.000.
2. Tender untuk konsultan pengawasan terbit tanggal 7 November 2011 dengan pemenang tender PT Jagat Rona Semesta dengan nilai kontrak Rp 234.390.000.
3. Tender untuk pelaksanaan pekerjaan terbit tanggal 14 november 2011 sampai 31 Desember 2011 adalah 48 hari kalender. Pemenang tender adalah PT PP Tbk dengan nilai kontrak Rp 19.995.000.000.
Biaya pengerjaan renovasi ditambah konsultan perencana dan konsultan pengawasnya adalah Rp 20.794.890.000.
:.
0 komentar:
Posting Komentar