Naik...Tidak...Naik...Tidak... Urusan harga BBM jenis premium naik atau tidak, pemerintah terkesan plintat-plintut. Saat momennya boleh naik, malah tidak naik. Giliran tidak boleh naik, malah ingin naik.
APBN 2011 memungkinkan adanya kenaikan harga BBM, tapi pemerintah justru tidak memanfaatkannya. Kini tiba-tiba pemerintah mengajukan opsi kenaikan harga BBM ke DPR. Padahal APBN 2012 justru tidak ada kemungkinan untuk melakukan itu.
APBN 2011 memungkinkan adanya kenaikan harga BBM, tapi pemerintah justru tidak memanfaatkannya. Kini tiba-tiba pemerintah mengajukan opsi kenaikan harga BBM ke DPR. Padahal APBN 2012 justru tidak ada kemungkinan untuk melakukan itu.
"Sudah jelas kebijakan ini tidak terencana dengan baik. Pemerintah sudah berlaku tidak realistis," ujar Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Tony Prasetiantono kepada CentroOne.com di Surabaya, Rabu 25 Januari 2012.
Dia mengingatkan, ada realitas bahwa banyak masyarakat yang tidak bisa menjangkau harga BBM non-subsidi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah juga tidak terus mengucurkan anggaran triliunan untuk subsidi BBM setiap tahunnya.
"Sementara pemerintah ketakutan menaikkan harga karena masalah pencitraan. Sedangkan dari sisi ekonomi, dikhawatirkan memicu inflasi. Pemerintah seharusnya mengambil langkah berani menaikkan harga BBM," kata Tony.
Asal dilakukan secara gradual atau bertahap, lanjut dia, inflasi tidak akan melonjak tajam. Diperkirakan hanya akan terjadi peningkatan inflasi sebesar 1-1,5 persen.
Untuk kendaraan roda empat, tutur dia, bisa dikenakan regulasi setengah subsidi dengan harga tengah Rp 6.000 - Rp 6.500 per liter. Pemilik mobil tua yang konsumsi BBM-nya tinggi, bisa tetap memilih menggunakan premium atau BBM subsidi. Tapi untuk pemilik mobil baru dengan spesifikasi mesin tertentu diberlakukan harga tengah. Dengan disparitas harga yang tidak terlalu tinggi, malah bisa jadi akan beralih ke Pertamax.
Sedangkan BBM bersubsidi, sambung dia, selain untuk kendaraan roda dua, juga bisa digunakan untuk plat kuning atau kendaraan umum. Untuk kendaraan roda dua dan plat kuning bisa dilakukan penyesuaian harga Rp 500 setiap semester hingga mencapai harga kesesuaian.
"Mau tidak mau harus mulai dirancang APBN Perubahan. Jika dipaksakan, ditakutkan justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Jika hanya mengandalkan pembatasan BBM subsidi, dikhawatirkan justru akan rentan terjadi kericuhan," saran Tony.
Sementara Menkeu Agus Martowardojo menjelaskan, keputusan opsi kenaikan harga BBM ada dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR. Posisi pemerintah saat ini tidak memungkinkan kenaikan tersebut dilakukan karena bertentangan dengan APBN 2012.
"Tetapi sekarang ini ada pembicaraan di Komisi VII dengan pemerintah. Itu kita ikuti dengan seksama. Karena artinya masih dimungkinkan hal itu. Kalau sampai opsi itu dibuka, pasti karena persetujuan oleh DPR," jelas Agus.
Senada dengan Agus, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui opsi kenaikan harga BBM jenis premium saat ini masih terpentok APBN 2012. Namun dia tidak ingin berspekulasi mengenai hal ini lantaran masih harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait.
"Kita lihat nanti. APBN sekarang tidak memungkinkan. Saya tidak ingin spekulasi. Biar dibahas dulu di dewan seperti apa. Ruang opsi harus dibuka. Masyarakat kita diberi opsi, mau pakai pertamax silakan, mau gunakan gas ada. Transportasi umum kita doroong dulu ke gas, selanjutnya plat hitam," papar Hatta.
Bagi Hatta, munculnya opsi kenaikan harga BBM tersebut tidak akan mematahkan semangat terwujudnya konversi BBM ke BBG. Bahkan tidak perlu menunggu April 2012 pada saat kebijakan pembatasan BBM mulai diterapkan pemerintah.
"Opsi kenaikan harga akan dibahas Komisi VII. Kita lihat nanti. Tapi sebaik-baiknya opsi apapun itu, tidak akan menghilangkan strategi kita mengurangi BBM dengan mendorong pemakaian BBG," demikian Hatta.
:.
0 komentar:
Posting Komentar